Skip to main content

Enam Pasal Karet dalam RUU RKUHP Versi PKBI

Enam Pasal Karet dalam RKUHP Versi PKBI
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyampaikan penolakan sejumlah pasal RKUHP di Max One Hotel Makassar, Selasa (10/6/2019). (KABAR.NEWS/Reza Rivaldy)

KABAR.NEWS, Makassar - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menilai ada sejumlah kejanggalan dalam pasal Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Direktur PKBI Kota Makassar, Andi Iskandar berpendapat, ada enam pasal dalam RKUHP yang rentan menimbulkan tindak kriminalitas terhadap masyarakat. Terutama, pasal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan gender.


Baca juga: Korupsi ADD, Kepala Desa Sabaru Pangkep Divonis 1,3 Tahun Penjara

Dia memberi contoh, salah satu pasal pidana retributif yang dinilai tidak efektif dalam RKUHP yakni pasal tentang pengguna narkotika yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2019.


Dalam Undang-Undang itu kata dia, secara tegas bahwa tujuan dari kebijakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitas. Namun RKUHP dinilai bakal mengkriminalisasi pecandu narkoba.


"Pasal - pasal yang karet yang tercantum pada RKUHP justru mengkriminalisasi pecandu yang seharusnya diselamatkan, kebijakan untuk menghilangkan rehabilitas justru menjadi bomerang lantaran lapas nantinya menjadi lokasi peredaran narkotika," ujar Andi Iskandar, di Max One Hotel Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan, Selasa (10/9/2019).

 

Sementara enam pasal yang masih dianggap keliru dan perlu pengkajian lebih dalam menurut PKBI antara lain, pasal kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan suami istri, pasal kriminalisasi kepada orang yang bekerja di jalan dan anak terlantar.


Selain itu, pasal tentang kriminalisasi edukasi dan promosi alat pencegah kehamilan atau alat kontrasepsi, pasal kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukan penguguran kandungan.

 

PKBI juga menilai pasal yang bermasalah dalam RKUHP yakni pasal tentang Perda dan sikap diskriminatif dalam pasal hukum yang hidup dalam masyarakat (Living low), dan pasal dengan pidana retributif yang tidak efektif untuk pengguna narkotika.


Maka dari itu, PKBI meminta DPR menunda dan atau membatalkan pengesahan RKUHP pada 24 september nanti. Mereka mendesak pemerintah mengkaji ulang pasal-pasal dalam RKUHP tersebut.


Baca juga: Belum Bersikap Soal Rehabilitasi RTQ, Polisi: Kita Kejar Penyuplai

"Tanggal 24 september digadang menjadi rapat paripurna dalam penetapan RKUHP ini, kami meminta dengan tegas agar itu ditunda karena masih banyak yang perlu dikaji kembali," katanya.


Andi Iskandar juga menjelaskan bahwa selain Kota Makassar, penundaan atau penolakan RKUHP ini juga dilakukan oleh kota-kota besar lainnya seperti Jogja, Bandung, Bali, Jakarta.

 

Reza Rivaldy/CP/B

 

 

loading...