Skip to main content

E-budgeting, Program Peninggalan Ahok-Djarot yang Dibanggakan

yruryu
Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. (INT)

KABAR.NEWS, Jakarta - Program e-budgeting milik Pemprov DKI Jakarta yang dapat menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing SKPD melalui sistem online, merupakan salah satu program peninggalan mantan Gubernur Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Aplikasi tersebut bekerja dengan sistem online sehingga pejabat yang diberi ruang untuk mengakses, dapat mengetahui perubahan seperti pengurangan anggaran maupun penambahan yang dilakukan oknum tertentu.

Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir yaitu APBD-Perubahan 2017. Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.

"Di masa lalu dengan sistem keuangan yang tidak berdasarkan e-budgeting maka mudah sekali program yang tidak strategis, yang ngaco itu masuk," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dilansir Kompas.com.

Djarot mengatakan, sistem ini bisa mengeliminasi kebocoran anggaran dalam APBD. Dia berharap tidak ada lagi kasus-kasus mark up anggaran atau anggaran siluman seperti yang dulu disebut Ahok.

"Bayangkan kasus UPS tidak akan bisa muncul. Proyek fiktif enggak akan bisa muncul," ujar Djarot.

Djarot mengatakan sistem ini semakin baik karena didukung dengan pola transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank. Dengan semua upaya ini, dia yakin anggaran di DKI Jakarta tidak akan lari ke kantong-kantong yang salah.

Djarot juga senang bahwa sistem ini akan dicontoh oleh daerah lain. Banyak pejabat-pejabat DKI yang diundang ke daerah untuk mengajarkan sistem ini. Bahkan, sistem ini juga diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pernah merayu Djarot agar mau membagikan sistem elektronik tersebut kepada daerah-daerah lain. Dengan demikian, sistem itu bisa diterapkan di daerah lain juga.

Basaria ingin Pemprov DKI Jakarta menjadi role model dalam sistem penganggaran di Indonesia. Kata dia, tim KPK siap membantu untuk menyempurnakan sistem itu.

"Nanti dengan beberapa perbaikan, best practice yang ada di sini akan kami ambil dan dibuat jadi contoh. Saya yakin Pak Gubernur akan memberikan gratis ya Pak. Akan kami ambil dan diberikan ke daerah lain," kata Basaria.