Skip to main content

Dugaan Korupsi Proyek, Kuasa Hukum Desak Hakim Hadirkan Ketua DPRD Enrekang

a
Kuas Hukum Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Enrekang, Kusmianto. (IST)


KABAR.NEWS, Makassar - Kuasa Hukum terdakwa, Kusmianto, minta Mejelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan Ketua DPRD Enrekang, Disman Duma.



 

Selain Ketua DPRD Enrekang, Kusmianto juga meminta hakim menghadirkan Yulianto selaku mandor dan pengawas dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Pabaian - Tombang, Kecematan Baroko, Kabupaten Enrekang. 


Dengan mendudukkan Sekertaris Dinas PU Enrekang, Syarifuddin, Direktur CV Cipta Griyatama Sejahtera Arli selaku pelaksana proyek, dan Ahmad Yani selaku PPK, sebagai terdakwa dalam kasus ini.


Kusmianto mengatakan, sejak perkara tersebut bergulir, Ketua DPRD Enrekang telah beberapakali mangkir dari panggilan JPU dalam persidangan, saat hendak dikonfrontir dengan saksi mandor dan pengawas proyek. 


"Setiap dipanggil untuk dikonfrontir dalam persidangan. Ketua DPRD Enrekang dengan pengawas proyek, selalu tidak hadir di sidang," tukas Kusmianto, Jumat (28/12/2018).



Terkait dugaan adanya aliran fee proyek, ke ketua DPRD, Kabupaten Enrekang sebesar 20 persen atau sekitar Rp200 Juta, dalam proyek peningkatan Jalan Pabaian - Tombang,  Kecematan Baroko, Kabupaten Enrekang. 

Menurut Kusmianto, dalam persidangan Yulianto sebagai, Ia mengakui bila uang Rp200 juta itu diberikan langsung kepada ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Disman Dumn saat menjabat sebagai ketua komisi di DPRD Enrekang.


"Kami meminta agar majelis hakim dan JPU, untuk segera mengeluarkan penetapan agar kedua saksi itu bisa dihadirkan secara bersamaan dalam persidangan," tandasnya.



 

Sebab menurut Kusmianto, keterangan atau kebenaran fakta, terkait adanya fee Rp200 juta tersebut bisa dibuktikan kebenarannya. "Kalau keduanya tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, tentu saja bisa merugiakan klien saya sebagai terdakwa," pungkasnya.


Apalagi ini kata Kusmianto, ada hubungannya dengan kerugian negara dalam perkara tersebut.


 

  • Andi Frandi

 

loading...