Skip to main content

DI DPR, KPK Ungkap Jumlah Laporan Kasus Hingga Proses Penyelidikan

KPK
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR RI, Selasa (12/9/2017). (KABAR.NEWS)

KABAR.NEWS, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap jumlah laporan kasus yang diterima pihaknya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (12/9/2017), Wakil Ketua KPK Basarian Panjaitan menyebutkan jika ada sekitar 7000 laporan kasus yang diterima bidang Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK setiap tahunnya.

Hanya saja kata Basaria, dari kesleuruhan laporan tersebut, tak semua merupakan tindak pidana korupsi. Sebagian merupakan laporan administratif serta aduan lainnya. Sehingga kata dia, jika soal administratif akan diteruskan ke Lembaga dan Kementerian terkait.

“Pengaduan bisa 7000, dan tidak semua tindak pidana korupsi,” kata Basaria saat menjawab beberapa pertanyaan anggota Komisi III DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Basaria menuturkan, KPK tidak serta merta melakukan eksekusi terhadap setiap laporan kasus. Pihaknya lanjut dia, masih harus memilah-milah terlebih dahulu dalam setiap aduan yang diterima apakah terindikasi korupsi ataukah hanya aduan administrasi.

"Kalau Tipikor itu dipilah, apakah itu kewenangan KPK sesuai pasal 11. Kalau tidak sesuai, dikirim ke polisi atau kejaksaan,” ujar Basaria.

Sementara, Anggota Komisi III Wenny Warouw sempat terlibat perdebatan dengan Pimpinan KPK. Hal tersebut setelah Poltisi Gerindra itu merasa bila mekanisme KPK soal pengaduan tidak dijelaskan secara rinci.

“Saya mantan penyidik. Tidak Begini kerja penyidik,” kata Wenny saat pimpinan KPK memaparkan mekanisme Pengaduan Masyarakat dalam rapat.

Wenny menanyakan ke Penyidik KPK terkait buku petunjuk dalam mekanisme Pengaduan Masyarakat. Wenny ingin diberikan penjelasan rinci soal itu.

"Dengar saya, ada nggak buku petunjuk, supaya saya akan mengikuti apa yang akan bapak sampaikan, proses penyidikan tahapannya ada, pak," ucap Wenny.