Skip to main content

Demokrat Tinggalkan Deng Ical, SBY Pilih Danny

Demokrat
Desk Pilkada Ikrar Idrus, Wakil Ketua Demokrat Sulsel Haidar Majid, Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah, Sekretaris DPD Syamsu Rizal, Ketua Bapilu Selle KS dan Sekretaris Japry Y Timbo saat melakukan konferensi pers terkait berakhirnya fit and propertest di Hotel Swissbel Inn, Jalan Boulevard Makassar, Senin (28/8/2017). (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Partai Demokrasi resmi mendukung petahana Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) pada Pemilihan Wali (Pilwali Kota Makassar, pada Juni 2018 mendatang.

Danny Pomanto dinilai dalam beberapa hasil survei terkait popularitas dan elektabilitasnya sangat tinggi, hal itu menjadi salah satu pertimbangan bagi partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mempertimbangkan untuk mendukung Danny Pomanto.

Sementara itu, Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal yang sudah masif bekerja menyosialisasikan diri bersama dengan Iqbal Djalil (DIAji) tak urung mendapatkan restu.

Ketua Demokrat Sulsel Ni'matullah mengatakan, keputusan partai Demokrat mendukung Danny Pomanto berdasarkan dengan 3 pertimbangan yang cukup matang sehingga duet DIAmi mendapatkan tiket Demokrat.

"Ada tiga poin yang saya paparkan di DPP Demokrat, pertama berdasarkan hasil survei kedua fit and proper tes dan ketiga komunikasi kandidat dengan kita selama ini. Dari gambaran itu DPP dapat mengambil keputusan," ucap Ni'matullah saat dihubungi KABAR.NEWS, Kamis (23/11/2017).

Adapun alasan Ulla sapaan Ni'matullah tak mengusung kader sendiri pada Pilwali Kota Makassar, lantaran partainya ingin menjadi pemenang dengan melihat potensi kemenangan di DIAmi. 

Selain itu jika memaksakan untuk mendorong kader maju di Pilwali, sementara katanya, Demokrat punya pengalaman adanya kader yang konflik antara wali kota dengan wakil wali kota.

"Kita mau menang, kemudian ada juga yang protes kenapa bukan kader kita yang didorong. Kita punya pengalaman selama ini, kader wajib kita dorong persoalannya kalau kandidat 01 tidak pas kan susah kalau kita kawin paksa. Banyakmi pengalaman kawin paksa itu kepala daerah dan mereka sibuk mengurusi konfliknya dengan 02-nya akhirnya mengabaikan urusan rakyat," terang Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.

  • Ruslan