Skip to main content

Belum Diizinkan Polisi, NH Pindahkan Musda Golkar Sulsel ke Jakarta

Golkar Sulsel
Ketua Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid saat melakukan konferensi pers di Sekretariat Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Sulsel
di Jl Bontolempangan Kota Makassar, Jumat (24/7/2020) (KABAR.NEWS/Darsil Yahya)

KABAR.NEWS, Makassar - Musyawara Daerah (Musda) X Partai Golkar Sulsel yang rencananya akan dihelat pada 25-27 Juli 2020 di Kota Makassar terpaksa harus ditunda. Pasalnya, sampai saat ini rencana kegiatan itu  belum mendapatkan izin dari pihak Polda Sulsel.


Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid saat melakukan konferensi pers di Sekretariat Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Sulsel, Jalan Bontolempangan, Kota Makassar, Jumat (24/7/2020).


"Sampai hari ini belum ada jawaban resmi dari DPP Partai Golkar karena kenapa? Salah satu persyaratan untuk menentukan tanggal atau waktu adalah izin dari pihak kepolisian. Barulah kemarin atau beberapa hari yang lalu kita menerima surat dari Polda Sulsel yang ditanda tangani Direktur Intelkam yang meminta ditunda pelaksanaan musda ini," ujar Nurdin Halid. 

 

Menurut Nurdin Halid jika Polda Sulsel melarang pihaknya melakukan Musda karena Makassar masih dalam status zona merah penyebaran Covid-19."Ini sama saja belum diizinkan. Kenapa? karena berkaitan dengan wabah Covid-19 Makassar masih status zona merah oleh karena itu sangat dikhawatirkan kalau kita menyelanggaran Musda sebagai mana normalnya, sebagai mana biasanya bisa menciptakan klaster baru. Lebih baik dipending," jelasnya. 


Lebih lanjut NH, akronim Nurdin Halid, mengatakan jika pihaknya di Partai Gokar tidak mau mengambil risiko dan memaksakan pelaksanaan Musda tetap digelar meski pihaknya menerapkan protokol kesehatan.


"Saya juga tidak mau, teman-teman di Golkar juga tidak mau. Sekalipun kita telah menyampaikan lagi kemarin surat kepada kepala Polda Sulsel bahwa kita akan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat tapi dari hasil komunikasi memang agak berat karena situasi Covid-19 di Makassar ini," tutur NH. 


Oleh karena itu, kata NH, pihaknya telah membuat dan menandatangani surat untuk meminta kepada Ketua Umum agar pelaksanaan Musda Sulsel dipindahkan ke Jakarta."Itu permintaan DPD I agar supaya deadline 31 Juli bisa terpenuhi, Musda bisa berjalan tapi memang tidak semua peserta bisa ikut karena kantor di Partai Golkar juga itu terbatas, maksimal 100 orang," sebutnya.


"Kalau di Jakarta sudah tidak ada PSBB. Di Sulsel juga tidak ada PSBB tetapi adalah zona merah dan di Jakarta sudah relatif dan lebih bisa melaksanakan dan sudah ada contoh yaitu Musda Bangka Belitung diselenggarakan di DPP Partai Golkar," sambungnya.


Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada DPP Partai Golkar untuk melaksanakan Musda Sulsel di Jakarta. Waktu dan tempatnya diserahkan kepada DPP.


"Tapi mungkin di kantor DPP di Slipi karena kalau di hotel juga tentu perlu izin dari Polda Metro Jaya. Kalau di DPP Partai Golkar tempatnya luas, itu internal tidak perlu izin," imbuhnya. 


"Apakah disetujui oleh DPP Partai Golkar mau dipindahkan atau tidak dipindahkan. Apakah dilaksanakan sebelum 31 Juli 2020 adalah urusan DPP Partai Golkar karena kewenangan ada pada DPP Partai Golkar kami disini melaksanakan daripada petunjuk DPP Partai Golkar berdasarkan PO 02 tentang musyawarah daerah," tambahnya. 


Kendati demikian, NH mengapresiasi semangat panitia hingga steering committee Musda X Golkar Sulsel yang telah bekerja dengan sangat baik.


"Terimakasih kepada Pak Arfandi dan seluruh tim stering yang telah bekerja dengan sangat baik. Mungkin berbeda dengan daerah lain. Disini tertib sekali demokratis sekali dan ini dibuktikan dengan sembilan pendaftar, itu pertanda bahwa stering bekerja dengan sangat dinamis dan taat asas yaitu memenuhi seluruh daripada aturan yang ada dalam juklat 02 tentang musyawarah," pungkas NH. 


Penulis : Darsil Yahya/A

 

Flower

 

loading...