Skip to main content

Bahas Kesiapan Non Tunai Jalan Tol, DPR Panggil Perbankan dan Jasa Marga

Jalan tol
Ilustrasi Jalan tol.

 

KABAR.NEWS, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil perbankan, PT Jasa Marga, dan Deputi Kementerian BUMN untuk membahas soal kesiapan pelaksanaan sepenuhnya penerapan elektronifikasi jalan tol.
 

Pimpinan rapat Komisi VI Azam Azman Natawijaya mengatakan dengan pelaksanaan elektrinifikasi jalan tol, pihaknya mempertanyakan terkait masalah nasib pegawai yang sebelumnya ditugaskan di gerbang tol.

 

Ia menilai dengan penerapan elektronifikasi jalan tol, makan akan ada pengurangan tenaga kerja, khususnya yang bertugas di gerbang tol.


"Jasa Marga harus pastikan pegawai tidak ada pengurangan. Kalau memang ada maka harus dipastikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan," ujarnya dikutip dari detikcom di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

 

Selain itu, DPR juga meminta agara Jasa Marga untuk mempertimbangkan untuk masih menyiapkan gerban tol yang masih menggunakan uang tunai. Hal ini dimaksudkan agar ada perbandingan antara pengguna tunai dan non tunai.


DPR juga meminta perbankan untuk mempertimbangkan biaya kartu uang elektronik. DPR menilai biaya Rp 20.000 terlalu tinggi untuk masyarakat.