Skip to main content

Angka Pelanggaran Penyiaran di Sulsel Menurun Pada Periode II 2018

KPID Sulsel
Ekspose hasil monitoring periode II tahun 2018 oleh KPID Sulsel di Hotel Grand Imawan, Makassar, Kamis (13/12/2018). (KABAR.NEWS/Arya Wicaksana)


KABAR.NEWS, Makassar - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengekspose hasil-hasil monitoring periode II tahun 2018 dengan tema “Menjaga Kualitas Konten Penyiaran di Sulawesi Selatan” di Hotel Grand Imawan Makassar, Kamis (13/12/2018).


Hasilnya, KPID Sulsel mencatatkan angka pelanggaran konten penyiaran pada periode 2 tahun 2018 mengalami penurunan dibanding periode awal.


Baca Juga: 


“Hasil Monitoring periode II menunjukkan penurunan angka pelanggaran yang sangat signifikan dari periode 1, yaitu terjadi penurunan sebanyak 35,7 persen,” ujar Koordinator Pengawasan Isi Penyiaran KPID Sulsel, Herwanita, dalam pemaparannya.


Menurut dia, pelanggaran konten penyiaran di Sulsel pada periode 1 terdapat 216 kasus dan periode II tahun 2018 hanya  ditemukan 139 pelanggaran. Monitoring ini dilakukan sejak Mei hingga November 2018.


Secara rinci, KPID Sulsel menemukan ada 477 pelanggaran khusus mengenai penggolongan program siaran, 26 pelanggaran siaran iklan dan pelanggaran tayangan rokok serta narkotika berjumlah 15.


Sementara KPID Sulsel menemukan 5 pelanggaran program siaran jurnalistik. Tingkat pelanggaran paling tinggi ditemukan pada muatan kekerasan dan sadisme berjumlah 29.


Disusul pelanggaran muatan seks dalam lagu dan video klip berjumlah 25, perlindungan anak dan remaja 7 pelanggaran, adegan seksualitas 15 dan 1 pelanggaran peliputan bencana, serta pelanggaran nilai kesopanan dan kesusilaan berjumlah 6.


“Pelanggaran konten peliputan bencana ada kita temukan saat bencana di provinsi Sulteng, salah satu lembaga penyiaran menayangkan mayat secara vulgar dan mewawancarai anak-anak tanpa pendampingan,” ujar Herwanita.


Menurutnya, ekspose ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat dan seluruh komponen yang ada di Sulsel.


“Ini merupakan tanggung jawab bersama, yang harus kita sikapi,” pungkas Herwanita.

  • Arya Wicaksana

 

loading...